Politisasi Agama

DR. Yusuf Al-Qaradhawi
Ketua Umum International Union for Muslim Scholars

DR. Yusuf Al-Qaradhawi
Di antara tuduhan yang selalu diarahkan pada organisasi dakwah yang peduli dengan politik adalah adalah tuduhan mempolitisasi agama, mencampurkan antara agama dan politk, memasukkan agama dalam politik, atau memasukkan politik dalam masalah agama. Hingga ada salah satu penguasa saat ini yang mengatakan, “Tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama.” 

Berbagai pembicaraan dan makalahpun belakangan ini menyebar luas mengangkat istilah “Islam politik”. Tema itu mereka arahkan pada siapapun yang menyerukan agar sebuah pemerintahan berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, menyerukan pengembalian hukum Allah bagi orang yang mengimani syariat Allah, menyerukan pembebasan tanah Islam dan melakukan perlawanan kepada pihak yang merampas bumi Islam, menyerukan persatuan ummat Islam atau setidaknya mendekatkan hubungan antara negara-negara Islam agar saling bantu dan tidak saling berseteru. 

Tak hanya itu, bahkan kini mereka menempelkan organisasi Islam yang bicara tentang negara, politik, pemerintahan, dengan label kekerasan, pembunuhan massal, teroris, pengancam kedaulatan negara, fanatisme golongan terhadap pihak lain, atau ada juga yang mengangkat istilah kembali mundur ke zaman kuno. 

Jika ada orang yang mengaku bahwa politik adalah bagian dari Islam karena Islam sangat jelas mengatur masalah kekuasaan, mereka akan mengharuskan orang itu untuk melakukan sesuatu yang tidak diyakini dan menuduhnya sebagai pendukung kekerasan, terorisme dan pembunuh. 

Saya ingin katakan, bahwa umat Islam yang peduli dengan masalah politik bukanlah orang-orang yang mempolitisasi agama. Akan tetapi agama yang berasal dari Allah SWT ini yang memang telah mensyariatkan untuk mengatur masalah politik dan kekuasaan, ketika bicara tentang hukum yang terkait dengan politik. 

Islam menyampaikan ayat yang sulit bagi kita untuk menghindarkannya dari koneks bicara tentang politik : 

إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً {58} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59} 

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa : 59

Imam Ibnu Taymiyah rahimahullah menjadikan dua ayat ini sebagai sebuah spektrum politik dalam kitabnya berjudul “ As-Siyasah Asy-Syar’iyah fi Ishlaahi Ar-Ra’iy wa Ar-Ra’iyah (Syariat Politik dalam Memperbaiki Pemimpin dan Rakyat) 

Selanjutnya ada sejumlah ayat yang juga mewajibkan mengembalikan hukum kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya : 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً {65}‏ 

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa : 65

Sebagaimana juga dalam surat An-Nur: 

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ {47} 

“Dan mereka (orang-orang munafik) berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul (Muhammad), dan kami menaati (keduanya)." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.” (QS. An-Nur : 47

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {51} 

“Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar, dan kami taat.” (QS. An-Nur : 51

Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang seperti ini, bukan hanya sebagai suplemen dalam masalah politik tapi bahkan sebagai inti atau dasar-dasar politik. Karena ayat-ayat ini menegaskan masalah referensi tinggi bagi ummat dan negara. 

Apa yang dikatakan orang-orang yang masih berkelit mengatakan politisasi agama, jika melihat sejumlah ayat dari surat al-Maidah ayat 44,45, 47: 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {44} 

“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir.” 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {45} 

“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim.” 

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {47} 

“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik.” 

Mereka yang menolak hubungan Islam dan politik, mengatakan bahwa ayat-ayat itu diturunkan dalam konteks ahlul kitab agar mereka merujuk pada hukum taurat dan injil. 

Kami katakan pada mereka, betul seperti itu tapi dalam ayat ini berlaku kaidah ushul: 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

“Pengajaran itu dilihat pada umum lafaz, bukan pada khusus sebab.” 

Lalu apakah apa yang Allah turunkan atas kaum Muslimin itu tidak diturunkan kepada ahlul kitab? Sehingga bila mereka meninggalkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, lalu mereka disebut sebagai kafir, zhalim dan fasik. Sedangkan kaum Muslimin jika meninggalkan hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur’an tidak disifati sebagai kekafiran, kezaliman dan kefasikan? 

Atau pertanyaannya, apakah Allah SWT akan membedakan dua hal dari yang sama? Jika ahlu taurat dan Injil meninggalkan kitab mereka akan dihukumi seperti disebut di dalam ayat, tapi jika kaum Muslimin meninggalkan Al-Qur’an tidak dihukumi seperti kaum sebelum mereka? Dimanakah keadilan Allah SWT kalau begitu? 

Kami telah menjawab argumentasi mereka dalam hal ini dalam sejumlah kitab. Siapapun yang membaca dan menelaah isi Al-Qur`an akan mendapati banyak ayat yang terkait dengan politik dalam negeri dan bahkan politik luar negeri, hubungan dengan pihak lain dalam kondisi perang maupun kondisi damai. Fakta ini sangat mungkin dicerna oleh orang sekalipun ia belum terlalu mendalami Al-Qur`an. 

Jika kita perhatikan Al-Qur`an di fase Makkah pun, di antara isinya mengkaitkan umat Islam – meski dalam kondisi mereka sebagai kaum yang lemah (mustadh’afiin) di Makkah – dengan konflik politik, militer dari berbagai penjuru yang mengelilingi mereka. Ketika itu, terjadi pertikaian antara dua negara besar memperebutkan supremasi dunia ; negara Persia di Timur dan negara Romawi Bizantium di Barat. Terjadi perdebatan antara Kaum Musyirikin dan Kaum Muslimin tentang masa depan dan siapa yang akhirnya akan memenangkan peperangan. 

Kaum Muslimin lebih mendukung kemenangan Romawi karena mereka percaya bahwa Romawi didominasi orang-orang Nashrani yang merupakan Ahlul Kitab, dan itu berarti mereka lebih dekat kepada keyakinan kaum Muslimin. Sedangkan kaum Musyrikin lebih mengunggulkan Persia karena mereka Majusi menyembah api yang dianggap lebih dekat pada penyembahan berhala. 

Kemudian turunlah ayat Al-Qur’an kepada kaum Muslimin berupa ayat-ayat pertama dalam surat Ar-Ruum 1-4: 

الم {1} غُلِبَتِ الرُّومُ {2} فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ {3} فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ {4} 

Alif laam miim (1) Telah dikalahkan bangsa Rumawi (2) di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang (3) dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman (4) 

Siapa saja yang menelaah sunnah Nabawiyah, juga akan mendapati banyak hal yang lebih rinci tentang hal ini. Sebagaimana digambarkan secara gamblang dalam sirah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau adalah pimpinan tertinggi (al-imam al-a’zham), sekaligus hakim dan mufti yang paling mengetahui tentang putusan hukum, seperti dikatakan Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah. 

Al-Imam al-A’zham adalah istilah yang digunakan untuk pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Ini pemahaman yang disepakati dan tak ada perbedaan dalam memahaminya. Di samping Al-Imam al-A’zham, tidak ada raja atau amir yang mengatur masalah politik dan di waktu yang sama . Di waktu yang sama Al-Imam al-A’zham juga mengurus masalah agama dan dakwah. Jadi, masalah negara dan agama ada di tangannya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjadi imam dalam shalat, beliau juga yang memimpin kaum Muslimin dalam perang maupun dalam damai, membuat perjanjian dan bernegosiasi, mengutus diplomat ke berbagai tempat, menentukan pemimpin daerah, hakim, guru dan mengirimkan mereka ke berbagai negara yang telah dikuasai oleh kaum Muslimin. 

Dalam fiqh siyasah syar’iyah diketahui bahwa ada tindakan Rasul shallallahu alaihi wa sallam yang disebut para fuqaha sebagai tindakan yang termasuk dalam fungsi al-imamah, atau dengan kata lain sebagai fungsi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. 

Ini berbeda dengan tindakan Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam yang mewakili fungsi tabligh (menyampaikan) apa yang datang dari Allah SWT. Disebutkan dalam sebuah hadits, “Barangsiapa yang menghidupkan kembali bumi (tanah) yang mati, maka bumi (tanah) itu menjadi miliknya.” Al-Imam Abu Hanifah dan yang sepakat dengan beliau mengatakan bahwa perkataan Rasul shallallahu alaihi wa sallam ini menunjukan posisi imamahnya. Sebab tidak ada orang yang bisa memiliki sepetak tanah yang dia hidupkan, kecuali dengan izin imam. 

Bahkan semua fuqaha lintas mazhab menetapkan bahwa syariat Islam adalah penentu hukum atas seluruh tindakan orang mukallaf. Tidak ada yang dilakukan dari orang mukallaf - di semua hal – yang keluar dari lingkup syariah. Ia harus merujuk pada salah satu dari hukum syar’iyah di mana ad-diin (agama) adalah salah satu dari aksioma syar’iyah yang lima atau enam, yang di atasnya dibangun taklif syar’iyah. Lima prinsip syar’iyah itu adalah ad-diin (agama), an nafs (jiwa) an-nasl (keturunan), al-‘aql (pikiran), al-maal (harta), dan ada sebagian yang menambahkan al’irdh (kehormatan). Dengan ini, Islam tidak hanya terbatas mengurus agama saja dan melupakan hakikat lainnya, dan ini sudah menjadi ijma’ para ulama ushul. 

Al-Qur’an menegaskan komprehensifitas ketika Allah SWT berfirman kepada Rasulullah shallallaahu alaihi wa salam : 

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ {89} 

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS. An-Nahl : 89

Dan dalam penutup surat Yusuf ayat 111 : 

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {111} 

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. Yusuf : 111

Jika Injil mengatakan, “Berikan untuk kaisar apa yang milik kaisar, dan berikan untuk Tuhan apa yang milik Tuhan”, maka Al-Qur’an menjadikan kaisar itu milik Allah yang Maha Satu. Disebutkan dalam surat Ali Imran 154 : 

قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ 

“Katakanlah sesungguhnya segala urusan itu seluruhnya milik Allah.” (QS. Ali Imran : 154

Bagi Allah semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit dan seisinya. Allah lah yang menentukan hukum atas semua itu. Kewajiban semua adalah tunduk patuh total kepada Allah, yang terjawantah dalam penghambaan dan ibadah kepada Allah serta ketundukan pada perintah-Nya. 

Kelengkapan dan komprehensifitas Islam bukan merupakan ide baru milik orang tertentu atau organisasi dakwah tertentu. Melainkan ketetapan yang disebutkan dalam Al-Qur`an dan Sunnah sekaligus dijadikan ijma’ (konsensus) para ulama. Di atas pemahaman inilah berdiri peradaban besar yang tercatat gemilang dalam sejarah. 

Semua tokoh reformasi yang muncul dan berusaha membangkitkan ummat di zaman modern ini, seluruhnya memasukkan politik dalam agama dan memasukkan agama dalam politik. Muhammad bin Abdul Wahhab, As-Sanusi, Al-Mahdi, Al-Amiir, Abdul Qadir, Al-Afghani, Al-Kawakibi Muhammad Abduhm Rashid Ridha, Ibnu Badis dan selain mereka semua memandang Islam sebagai agama yang lengkap sehingga tidak memisahkan antara agama dan politik. Mereka semua terlibat dalam apa yang sekarang disebut dengan istilah “politisasi agama”. 

Seorang penguasa yang menyatakan bahwa tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politikpun ternyata juga banyak berbicara dengan nama agama untuk memperkuat jabatan politiknya. Ia bahkan juga meminta ulama-ulama untuk mengeluarkan fatwa yang menjustifikasi kedudukannya. 

Orang-orang yang komitmen dengan Islam, adalah warga negara. Hak mereka adalah mempraktikkan politik sesuai keyakinan dan pemahaman mereka. Seorang Muslim bisa masuk ke dalam aktifitas politik tapi di waktu yang sama dia juga tenggelam dalam ibadah kepada Rabbnya. Inilah yang kita saksikan dalam aktifitas yang disebut “qunut nazilah”. Seorang Muslim boleh berdo’a dalam shalatnya untuk mengutuk Zionis Israel yang merampas tanah Palestina dan menduduki Masjid Al-Aqsha. Dahulu juga ada qunut nazilah atas Serbia saat menyerang penduduk Muslim Bosnia Herzegovina dan Kosova. Atau peristiwa lain yang menistakan hal yang harus dipelihara oleh Umat Islam. Sebagaimana seorang Muslim juga boleh membaca Al-Qur`an yang membahas masalah kehidupan, termasuk masalah jihad, menegakkan keadilan, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan lainnya. Tak seorangpun yang dilarang untuk melakukan hal ini. 

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً {81} 

“Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.” (QS. Al-Isra : 81)