Dakwah, Politik dan Demokrasi

Ilustrasi
PersMuslim.net - Partisipasi politik di alam demokrasi, seperti yang sekarang kita lakukan, disamping mempunyai akar kebenaran dalam referensi Islam, juga punya makna strategis bagi proyek peradaban kita: bahwa ini adalah upaya meretas jalan bagi umat secara aman dan bebas untuk membangun dirinya, bahkan memiliki dunianya sendiri.

Dalam perspektif Islam, politik adalah subsistem Islam. Dalam konteks proposal pembangunan peradaban baru Islam, dakwah harus mempunyai power dan dukungan kekuasaan untuk merealisasikan Islam dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tapi, teori perubahan kita menempatkan dukungan kekuasaan itu setelah kita menyelesaikan --secara relatif-- proses rekonstruksi sosial budaya dalam tiga level: pertama, rekonstruksi pemikiran dan wawasan keislaman; kedua, penggudangan stok kepemimpinan umat melalui tarbiyah dan kaderisasi; ketiga, mobilisasi massa melalui gerakan penetrasi sosial yang menyeluruh, khususnya melalui gerakan pembentukan kelas menengah baru kaum muslimin.

Itulah sebabnya kita menganggap debat dialektis antara "Islam budaya" dan "Islam politik" yang marak sepanjang dekade '80-an dan '90-an --dalam perspektif ini-- sebagai debat kontra produktif dalam proses pembangunan umat. Debat itu bukan saja tidak punya akar kebenaran dalam referensi Islam, tapi juga lebih banyak dipengaruhi warisan psiko-politik Islam yang tidak menguntungkan posisi generasi baru Islam angkatan '60-an serta pendekatan sekuriti yang represif dari Orde Baru terhadap umat Islam. Dengan begitu, arus Islam budaya dan Islam politik merupakan dua cara bereaksi terhadap situasi politik sesaat yang cenderung reaktif dan sporadis serta tidak dibangun dari pemikiran strategis dalam kerangka pembangunan umat.

Proyek peradaban Islam mengharuskan kita memandang belahan-belahan budaya dan politik secara holistik. Dimana keduanya diintegrasikan dalam suatu gerakan sosial budaya yang berorientasi melakukan mobilitas horizontal dengan gerakan politik praktis yang melakukan mobilitas vertikal. Gerakan sosial budaya atau mobilitas horizontal iu bertujuan mengkondisikan umat secara spiritual, intelektual, emosional, dan fisik, untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan mereka secara menyeluruh. Sementara, gerakan politik praktis itu bertujuan menyambut arus tuntutan umat itu secara legal konstitusional. Atau dengan kata lain, di sini kita melakukan semacam akomodasi konstitusional terhadap arus sosial budaya yang sudah merata di masyarakat. Itulah sebabnya tema-tema dakwah kita --khususnya di kampus-- pada dekade '80-an dan paruh pertama '90-an cenderung ideologis-normatif-indoktrinatif, berorientasi pada model sosial Rasulullah saw, rigid dalam merujuk kepada AlQuran dan Sunnah, berfokus pada pembentukan generasi baru Islam, dan terkesan apolitik. Karena yang sedang kita lakukan saat itu adalah membangun ulang identitas sosial budaya kita. Dan, ketika arus demokratisasi global melanda negeri kita dan peluang-peluang politik mulai terbuka, sementara usaha-usaha rekonstruksi sosial budaya sudah relatif memadai, kita melakukan ekspansi pada tema dan wilayah dakwah merambah wilayah politik dalam alam demokrasi. Karena tulang punggung umat ini relatif sudah kuat dan identitas sosial budaya kita relatif sudah jelas, maka kita memutuskan untuk masuk ke gelanggang percaturan politik praktis.

Dalam alam demokrasi

Perbedaan mendasar antara demokrasi sekuler dengan konsep politik Islam terletak pada pandangan tentang siapa pemegang kedaulatan. Konsep demokrasi sekuler memberikannya kepada rakyat. Mereka mengatakan, kedaulatan itu ada di tangan rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara dalam konsep Islam, kedaulatan sepenuhnya di tangan Tuhan dan suara Tuhan harus menjadi suara rakyat. Implementasinya, hukum dalam demokrasi sekuler merupakan nota kesepakatan bersama yang diproduk melalui konstitusi, sementara dalam Islam, hukum itu given dan adalah tugas konstitusi untuk merealisasikannya.

Perbedaan itu sangat mendasar. Tapi, titik temu keduanya juga sangat mendasar. Yaitu, pada konsep partisipasi. Konsep ini memberikan posisi yang kuat kepada masyarakat terhadap negara dan mengunggulkan akal kolektif atas akal individu. Pemberdayaan masyarakat terhadap negara berbasis pada nilai-nilai kebebasan dan hak-hak asasi manusia, sedang keunggulan akal kolektif berbasis pada upaya mengubah keragaman menjadi sumber kekuatan, kreativitas, dan produktivitas. Karena itu, demokrasi mempunyai implikasi yang kuat terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

Titik temu inilah yang kemudian mendasari sikap kita terhadap demokrasi. Bahwa, seperti kata Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam Majmu'at Al-Rasail, walaupun demokrasi bukan sistem Islam, tapi inilah sistem politik modern yang lebih dekat dengan Islam. Secara historis kemudian kita lihat bahwa penjajahan Eropa atas Dunia Islam, munculnya penguasa-penguasa tiran, dan pemerintahan militer represif setelah kemerdekaan, telah mematikan potensi umat secara keseluruhan. Dan, negara-negara imperialis Barat secara sistematis membentuk dan mempertahankan pemerintahan militer di negara-negara Islam untuk tujuan tersebut. Maka, di atas wilayah geografi yang sangat luas, sumber daya alam yang sangat kaya, dan sumber daya manusia yang sangat banyak, kaum Muslimin menjadi masyarakat paling miskin, paling bodoh, dan paling terbelakang di dunia. Berangkat dari titik temu pada konsep partisipasi antara Islam dengan demokrasi dan persoalan historis dari potensi umat yang tidak terberdayakan, kita kemudian berkesimpulan seperti ini: demokrasi adalah pintu masuk bagi dakwah untuk memberdayakan umat, kemudian melibatkannya dalam mengelola negaranya sendiri, lalu pada akhirnya memberinya mandat untuk memimpin kembali dirinya sendiri.

Nilai-nilai kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia adalah syarat sosial yang akan memicu proses kreativitas dan produktivitas masyarakat. Kebebasan akan menghilangkan hambatan ketakutan dan membantu setiap individu untuk mengeksplorasi seluruh potensinya. Dan itu membuat setiap individu dalam masyarakat demokrasi mempunyai tingkat produktivitas dan kreativitas yang baik, sesuatu yang akan menjadikannya mandiri, tangguh, dan berdaya tahan tinggi. Kemandirian, ketangguhan, dan ketahanan individu secara sikuensial akan juga membentuk masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berdaya tahan tinggi. Itulah sebabnya negara-negara demokrasi bisa mengalahkan negara-negara otoriter karena keunggulannya dalam bidang ketahanan dan resistensi individu serta masyarakatnya.

Maka, partisipasi politik di alam demokrasi, seperti yang sekarang kita lakukan, di samping mempunyai akar kebenaran dalam referensi Islam, juga punya makna strategis bagi proyek peradaban kita: bahwa ini adalah upaya meretas jalan bagi umat secara aman dan bebas untuk membangun dirinya, bahkan memiliki dunianya sendiri.

Saya teringat kalimat yang diungkapkan dengan rada miris dan setengah berharap oleh pemikir dakwah abad ini, Dr.Yusuf Al-Qardhawi, "Kalau saja para penguasa tiran yang bercokol di panggung kekuasaan di negara-negara Islam itu, mau membiarkan kita bekerja membangun umat secara tenang dan aman, tanpa tekanan dan gangguan keamanan, maka kita mungkin hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengembalikan kejayaan Islam."

Di balik semua hikmah yang kita peroleh dari tekanan politik-militer para penguasa tiran terhadap gerakan dakwah di berbagai negara Islam, serta proses pendewasaan dari konflik panjang antara gerakan Islam dan negara, tapi harus diakui bahwa penghadap-hadapan itu telah menguras begitu banyak energi peradaban kita, tentu saja disamping luka-luka historis yang secara psikologis selalu mengganggu hubungan Islam dan negara.

Yang sekarang kita lakukan adalah belajar melampaui masa-masa itu dan berusaha membalikkan ingatan kolektif kita dari masa lalu ke masa depan!

Anis Matta
Sumber: Buku Menikmati Demokrasi